Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai program prioritas pemerintah menuai sorotan tajam. Alih-alih menghadirkan gizi bagi anak bangsa, ribuan kasus keracunan massal membuktikan betapa buruknya pengelolaan program ini. Dari ayam setengah matang, buah busuk, hingga dapur yang tidak higienis, MBG seolah dipaksakan berjalan meski belum siap. Bagi para ibu, makanan yang seharusnya jadi sumber energi anak berubah menjadi ancaman kesehatan yang meninggalkan trauma, rasa waswas, dan pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya program ini dijalankan?
Bagi Syifa (34), seorang ibu yang tinggal di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, program MBG tak terdengar seperti kabar baik. Sejak kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 1.300 siswa di daerahnya, ia merasa trauma.
“Anak dan orangtuanya pasti trauma, aku yang lihat videonya aja trauma. Kok bisa sampai ada kejang-kejang, sekotor apa makanan yang mereka terima?” tutur Syifa pada digitalMamaID, Kamis, 25 September 2025.
Tolak MBG, bawa bekal sendiri
Sejak awal, Syifa sebenarnya sudah ragu dengan pelaksanaan program MBG ini. Setelah kasus keracunan massal terjadi, ia mantap memutuskan menolak program tersebut untuk anaknya. “Semalam aku chat wali kelasnya, aku tanya dulu bisa nolak apa tidak, ternyata bisa. Jadi mulai tadi pagi anak aku bawa bekal sendiri, pun aku jabarin ke anak aku apa alasannya kita memilih menolak MBG,” ungkapnya.
Keputusan itu ia ambil karena pihak sekolah dan Pemkab Bandung Barat tidak memberhentikan program MBG di wilayahnya. Pemkab hanya memberhentikan beberapa dapur bermasalah saja. Padahal menurutnya, program MBG sebaiknya dievaluasi total sebelum dilanjutkan.
“Kalau benar-benar belum siap baik sarana dan pengelolanya lebih baik tidak perlu dilanjutkan. Anak-anak kami bukan untuk uji coba program pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah bisa mengakui kesalahan. Pemerintah jangan sekadar mengejar pencitraan yang baik lewat program MBG. “Satu anak yang keracunan saja itu sudah banyak. Kalau bisa stop saja, alihkan ke dana lain seperti menurunkan harga sembako, minyak, atau telur. Jadi satu keluarga bisa makan bergizi, bukan cuma satu anak saja,” sambungnya.
Kekhawatiran juga menyelimuti Eri (43). Ia takut anaknya yang juga mendapat jatah MBG di sekolahnya akan menjadi korban selanjutnya. Apa yang terjadi di Cipongkor mungkin juga terjadi di sekolah lain, tak terkecuali di Kota Bandung.
Eri mengingat kembali awal tahun ini ketika MBG pertama kali diterapkan di sekolah anaknya. Informasi datang begitu saja tanpa ruang diskusi bagi orang tua. “Pemberitahuannya itu bentuknya bukan setuju atau tidak, tapi langsung ‘nih ada MBG’. Walaupun ada siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang memang membutuhkan, sisanya kan belum tentu mau. Tapi, kalau banyak yang setuju ya kita ikut,” jelasnya.
Menurut Eri, seharusnya sekolah membuka ruang voting. Dengan begitu, keputusan akan terasa lebih adil, tanpa keluhan di kemudian hari. Apalagi sekarang, ketika kasus keracunan MBG sedang ramai disorot publik.
Meski khawatir, Eri melihat pelaksanaan MBG di sekolah anaknya relatif baik. Indikasinya, staf sekolah yang juga memiliki anak yang bersekolah di situ ikut menerima MBG. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah juga punya kepentingan agar makanan yang diberikan berkualitas.
Namun, ia tidak menutup mata bahwa sempat ada masalah di awal pelaksanaan “Yang jadi masalah dulu itu buahnya. Karena buah kan rentan basi, ya. Kalau makanannya dulu itu ayam. Kayanya masih beku nggak disimpan di suhu ruang, jadi masih ada darahnya.” ujarnya.
Kejadian di Cipongkor membuat Eri melihat pentingnya sekolah dan orangtua mencermati perjanjian dari pihak-pihak terkait. Ia menyinggung dokumen yang sempat beredar di media sosial, yakni surat perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sebuah sekolah di Jawa Tengah. Di dalamnya terdapat pasal yang meminta pihak sekolah merahasiakan bila terjadi keracunan dan menolak tanggung jawab atas risiko yang mungkin muncul.
Ia tidak ingin ada klausul merugikan yang justru membuat orangtua dan sekolah menanggung risiko sendiri. “Kalau kita misalnya sampai dikasih syarat enggak bisa nuntut ya kalau aku pikir sih mendingan enggak usah (MBG-red). Mendingan ibunya aja ngasih makan anaknya sendiri,” lanjutnya.
Banyak masalah, anggaran malah naik
MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subiyanto. Sejak diluncurkan di awal 2025, program ini terus menuai persoalan. Data keracunan MBG semakin memuncak mencapai 6000 kasus. Berbagai berita keracunan di berbagai daerah terus bermunculan setiap hari.
Alih-alih menghentikan, menindak dan mengusut tuntas penyebab ribuan siswa keracunan MBG, negara justru menaikkan anggaran MBG mencapai Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung mencatat, MBG bermasalah terjadi di 14 provinsi dengan beragam persoalan. Antara lain di Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Garut, Cianjur, Bandung Barat (Jawa Barat), Sukoharjo, Solo, Sragen (Jawa Tengah), Lamongan, Madura, Ngawi dan Situbondo (Jawa Timur), Sleman, Gunung Kidul (D.I Jogjakarta), DKI Jakarta, Lebong (Bengkulu), Kota Batam (Kepulauan Riau), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai (Kepulauan Sulawesi Tengah), Bau Bau (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Bireuen (D.I. Aceh), Kupang dan Sumba (NTT), Sumbawa (NTB), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara).
Kasus Keracunan MBG terbaru Senin 22 September 2025 di Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan jumlah korban mencapai 842 siswa. Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail sampai menetapkan kasus keracunan ini sebagai kejadian luar biasa (KLB) dan menghentikan MBG untuk dievaluasi agar tak ada lagi korban.
Para korban tidak hanya sekedar keracunan, beberapa bahkan mengalami kejang, penurunan kesadaran, BAB bercampur darah, hingga dilarikan ke rumah sakit. RSUD Cililin juga sempat ditutup sementara karena jumlah korban keracunan MBG terus berdatangan.
“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah dan selama proses evaluasi program MBG harus di moratorium dahulu, karena memang program MBG ini lemah perencanaan dan pengawasannya,” ujar Fahriza.
Korban MBG di semua jenjang pendidikan
Kasus keracunan MBG ada di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMK. Salah satu kasus di TK terjadi di Lebong Bengkulu dan di Pangkal Pinang. Untuk Pangkal Pinang dapat dicegah karena guru melarang MBG yang hampir basi itu dibagikan kepada anak-anak, akibatnya anak-anak menahan lapar karena pihak sekolah sebelumnya melarang anak membawa bekal, mengingat ada jatah MBG.
Kasus di Kabupaten Garut adalah kasus keracunan massal dengan jumlah korban mencapai 657 orang yang terdiri dari pelajar SMP, SMA dan Madrasah Aliyah (MA). Korban rata-rata mengeluh sakit perut, mual, pusing, dan muntah-muntah hingga dilarikan ke Puskesmas setempat.
Kasus di Kulon Progo dengan total 497 korban, ternyata hasil uji sampel pada muntahan hingga feses siswa ditemukan sejumlah bakteri pada menu MBG yang menyebabkan siswa keracunan. Keracunan makanan MBG di Sleman yang mencapai 379 siswa, 19 di antaranya harus menjalani rawat inap di RSUD.
Kasus temuan belatung dan makanan basi terjadi di SDIT dan SMPIT Azkiya Kabupaten Bireuen (Aceh) sehingga anak-anak yang menyantap MBG mengalami sakit perut. Sedangkan temuan kecoa yang akhirnya diidentifikasi sebagai jangkrik terjadi di salah satu SMAN di Kota Batam.
Program yang terburu-buru
Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, banyaknya korban keracunan dalam program MBG terjadi karena program tersebut terburu-buru dan tidak disertai perencanaan yang jelas dan terukur. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah, mulai dari tragedi keracunan hampir 6000 peserta didik, makanan berbelatung, makanan berukuran minim dan tak layak gizi, sampai potensi korupsi dan dugaan konflik kepentingan sebagian anggota DPR/DPRD.
Belum lagi temuan adanya distribusi MBG yang tidak melalui proses uji kualitas memadai dan ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan. Bahkan, ada laporan penggunaan bahan baku yang mendekati masa kadaluarsa demi menekan biaya.
Ironisnya, kata Retno, alih-alih pemerintah melakukan evaluasi serius dan menghentikan program MBG yang merugikan siswa, anggaran MBG justru ditambah. DPR telah mengesahkan anggarannya naik menjadi Rp 335 triliun pada tahun 2026.
Penambahan anggaran ini bukan tanpa sebab. Negara ngotot meningkatkan jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82 juta pada akhir tahun dari total 25 juta orang saat ini.
Agar target itu tercapai, pemerintah menargetkan akan membangun lebih dari 25.000 SPPG. Sementara saat ini sudah terbangun sekitar 8.700 SPPG. Karena itu, anggaran yang disiapkan untuk program ini tidak tanggung-tanggung, dari Rp71 triliun di tahun 2025 melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026.
FSGI meminta Pemerintah tidak mengejar target jumlah penerima MBG namun harus mengedepankan perlindungan anak. Apalagi banyak peserta didik jenjang PAUD yang juga mengalami keracunan dan harus dirawat di Rumah Sakit.
“Usia PAUD sangat rentan kesehatannya ketika mengalami keracunan, jangan sampai ada korban meninggal baru pemerintah sadar pada perlindungan anak. Semua kekacauan MBG di berbagai tempat sudah semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah,” tegas Retno.
Dua jenis keracunan makanan
Dilansir dari laman Universitas Gajah Mada, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Sri Raharjo sekaligus Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM mengatakan, keracunan makanan bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, food intoxication atau keracunan akibat racun yang dihasilkan oleh bakteri. Kedua, food infection atau infeksi akibat mengkonsumsi bakteri patogen. Keduanya kerap terjadi tanpa tanda-tanda yang terlihat.
“Makanan bisa tampak dan terasa normal saat dikonsumsi, tetapi efeknya baru muncul beberapa jam atau bahkan keesokan harinya,” ujarnya.
Menurut Raharjo, salah satu tantangan besar dalam program seperti MBG adalah skala produksinya yang sangat besar apalagi menyediakan ribuan paket makanan membutuhkan manajemen ketat dalam setiap tahap mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga proses pemasakan.
“Kalau 3.000 paket makanan harus disiapkan, itu bukan urusan dapur rumah tangga lagi. Harus ada fasilitas, alat, dan orang yang kompeten,” ujarnya.
Adapun keracunan makanan yang ditimbulkan berasal dari kesalahan atau kelalaian dari pengelola menu seperti bahan mentah yang tidak disimpan dengan benar, daging yang tidak dimasak merata, atau peralatan yang tidak higienis. Misalnya, daging yang tampak matang di luar belum tentu telah mencapai suhu 75°C di bagian dalam suhu minimal yang diperlukan untuk membunuh bakteri patogen. Bahkan bisa terjadi dari pemilihan bahan baku pun mengandung risiko.
“Daging dari pasar tradisional, misalnya, kerap tidak dibersihkan dengan baik setelah proses pemotongan sehingga rentan terkontaminasi oleh kotoran atau isi usus hewan,” ungkapnya.
Too much, too soon
Solusi yang ditawarkan Raharjo mencakup tiga hal penting, yakni kesadaran, kapasitas, dan kontrol. Semua pihak baik penyedia, pelaksana, hingga pengawas menurutnya harus memahami risiko dan menerapkan standar keamanan pangan secara disiplin. Mulai dari penggunaan lemari es yang memadai, alat masak berkapasitas besar, hingga prosedur memasak yang memastikan setiap bagian makanan benar-benar matang. “Kalau tidak tuntas panasnya, bakteri masih bisa hidup dan itu bisa menyebabkan sakit,” tegasnya.
Ia juga menekankan, memasak dalam skala besar memerlukan waktu yang lama, dan lamanya waktu ini menjadi salah satu faktor kunci terjadi atau tidaknya kontaminasi. Walaupun bahan makanan sudah terjamin aman, makanan tetap bisa terkontaminasi selama proses pengolahan jika tidak ditangani dengan benar.
Sri Raharjo menyarankan agar jumlah produksi makanan dalam program MBG dikurangi. Ia memberikan contoh melalui sekolah-sekolah yang telah menyediakan makan siang sebelum program MBG.
“Beberapa sekolah kan sudah ada yang menjalankan program semacam ini, skalanya lebih kecil karena hanya untuk satu sekolah saja. Jadi, pemerintah bisa bekerja sama dengan sekolah sehingga sekolah-sekolah itu kemudian bertanggung jawab dengan makanan siswanya masing-masing,” ujarnya.
Ia setuju jika program ini terlalu terburu-buru. Badan Gizi Nasional menargetkan peningkatan jumlah penerima MBG hingga 82,9 juta orang di tahun ini.
“Saya menyebutnya too much, too soon. Harusnya sekarang fokus pada skala kecil dulu, dibenahi, setelah itu baru pelan-pelan sekolah lainnya mulai dapat bagian,” tuturnya.
Dengan memperhatikan standar keamanan pangan dan skala produksi yang sesuai, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan kesehatan siswa. Kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Jika benar pemerintah bercita-cita mencetak generasi emas, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah berani mengevaluasi program MBG secara menyeluruh. Tidak perlu lagi ada bantahan demi menjaga citra, faktanya sudah di depan mata. Jangan main-main dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di tangan merekalah nasib bangsa ini dipertaruhkan. (Alin Imani, Dwi Ayu A.P., Mabruroh, Penny Yuniasri)[*]
