digitalMamaID — Permasalahan perekonomian Indonesia saat ini sangat rentan di tengah tekanan global dan internal. Tekanan ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, PHK di mana-mana dan pengangguran semakin meningkat. Ditambah lagi tingginya ketimpangan pendapatan antara kelompok bawah, menengah, dan kelompok atas.
Hal ini diungkapkan oleh Aliansi Ekonom Indonesia dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima digitalMamaID pada Selasa, 9 September 2025. Mereka bahkan menyebut hal itu sebagai sinyal darurat ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.
Salah satu inisiator aliansi Ekonom Indonesia Lili Yan Ing menyebutkan, darurat ekonomi tidak serta merta muncul secara tiba-tiba. Hal ini karena akumulasi dari kebijakan ekonomi. Selain itu juga karena proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi. Akibatnya terjadi misalokasi sumber daya, misalnya program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Alokasi anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun (tahun 2026) dan mencakup 44 persen anggaran pendidikan. Padahal, masih banyak persoalan kualitas dan akses pendidikan yang belum teratasi. Aliansi memandang kebijakan ini bukan hanya berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat tinggi, namun juga menjadi ancaman serius bagi reformasi di sektor pendidikan.
“Situasi ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial,” kata Lili.
Tujuh desakan darurat ekonomi
Oleh karena itu, perlu tindakan untuk menghindari kondisi ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk. Lili bersama 383 ekonom Indonesia dan 283 pemerhati ekonomi, mewakili diskusi-diskusi di seluruh pelosok tanah air dan diaspora Indonesia, menuntut 7 desakan darurat ekonomi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh penyelenggara negara.
“Kami menyampaikan beberapa desakan penting dan genting untuk dapat ditindaklanjuti secara serius oleh berbagai perangkat negara, demi terciptanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai negara Indonesia yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata LIli yang juga sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional.
Tujuh desakan darurat ekonomi ini antara lain:
- Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
- Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
- Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
- Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
- Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. [*]
